Dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di sekitar pelaksanaan Ujian nasional, pemerintah melalui mendiknas berkeinginan untuk mengevaluasi pelaksanaan UN tersebut. Itu artinya pemerintah sudah mulai melunak  bahwa pelaksanaan UN selama ini memang banyak persoalan. Pelaksanaan UN 2011 ini sudah mulai juga dirasakan bahwa pemerintah sudah mengakomodir kritik-kritik masyarakat terhadap pelaksanaan UN serta belum siapnya pemerintah melaksanakan Ujian Nasional secara adil. Hal ini terlihat bahwa mendiknas sudah memasukkan nilai rapor siswa dalam penentuan kelulusan.

Jika pemerintah dalam hal ini mendiknas benar-benar mengevaluasi UN tahun ini, maka pemerintah harus mencarikan alternative pengganti ujian nasional. Mungkin akan lebih baik jika pemerintah menerima usulan komnas HAM yaitu mengganti Ujian Nasional dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Pilihan ini mungkin akan jauh lebih adil dibandingkan dengan sistem ujian nasional sekarang. Namun bagaimanapun setiap sistem yang dipilih pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya siswa yang pintar akan cepat menyelesaikan pendidikannya dibandingkan dengan siswa yang kurang pintar. Kemudian kecurangan-kecurangan sudah dapat diminimalisir sedemikian rupa karena sudah ditentukan oleh guru sehingga siswa, orang tua tidak stress lagi dalam menghadapi Ujian Nasional. Kekurangannya barangkali kualitas pendidikan berbeda-beda sesuai fasilitas, mutu guru yang ada di masing-masing daerah, dan berkurangnya kekuasaan pusat dalam menentukan kualitas siswa.

Mudah-mudahan evaluasi terhadap UN ini akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan tidak menimbulkan kecurangan yang bersifat nasional serta berakibat banyaknya siswa-siswi yang stress serta terjadinya contek massal seperti yang terjadi akhir-akhir ini....